Dibuang sayang 2

Melihat Pembangunan Kota Yogyakarta : Kelompok Terorganisir dan Gerakan

Sosial Profetik

Oleh : Rendi Eko Budi Setiawan

Jogja Jogja, tetap istimewa

Istimewa Negerinya, Istimewa Orangnya …

Diatas adalah kutipan sebuah lagu yang dibawakan oleh grup musik kegemaran masyarakat Yogyakarta, Hip Hop Jogja. Yogyakarta terlukis indah dibenak para masyarakatnya, kota yang tidak terlepas dari peradaban kemerdekaan Indonesia. Kota Yogyakarta menyimpan berbagai memori dikala para pejuang kala itu merebut kemerdekaan dari sekutu. Hingga kini berbagai sebutan untuk kota Yogyakarta semakin banyak, seperti kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata. Kini Yogyakarta telah menginjak usia tua yakni 259 tahun, angka yang cukup banyak untuk melihat problematika pembangunan dan peradaban sebuah kota, disini penulis akan mencoba menguraikan paradoks kontemporer kota Yogyakarta.

Melihat Kota Yogyakarta
Rancangan   pembangunan   jangka	panjang	kota   kota   Yogyakarta
menempatkan grand design DIY sebagai pusat	Pendidikan, pusat budaya dan daerah

wisata terkemuka di Asia Tenggara. Berangkat dari kebijakan jangka panjang perubahan sosial kini semakin terlihat di kota Yogyakarta. Pembangunan yang notabene berbentuk fisik telah memadati kota Yogyakarta, yang tak lepas dari design kota yang dirancang untuk pusat wisata, dan budaya. Berawal dari arah kebijakan diatas, hal tersebut menjadikan batu loncatan serta akar rumput maraknya pembangunan fisik yang berimbas ke berbagai aspek.

Disisi lain, terlepas dari arah kebijakan jangka panjang kota Yogyakarta, Polemik Danais (Dana Istimewa) menjadi perbincangan hangat masyarakat sipil. menurut data yang dilansir Bappeda DIY, dana istimewa sebesar 547 miliar di tahun 2015 dan 1 triliun lebih pada tahun 2016 diperoleh DIY dari pemerintah pusat. dengan adanya dua sisi berbeda dan saling berkaitan, mengenai pembangunan fisik yang mengacu pada arah kebijakan jangka panjang, serta kucuran dana istimewa yang bisa dibilang besar, sehingga membuat sekelumit tanya, sudahkah masyarakat Yogyakarta sejahtera ? atau hanya hidup dibawah megahnya nama Yogyakarta.

Melihat Kinerja Dana Istimewa DIY ( 2015-2016 ) dan Kebutuhan Masyarakat

Dalam kurun waktu yang berbeda transisi antara tahun 2015 dan 2016 Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh kucuran dana istimewa, yang berangkat juga dari

UU Nomor 13 Tahun 2012. Ditahun 2015 DIY mendapat alokasi danais sebesar 547 miliar, dan di tahun 2016 alokasi danais meningkat sebesar 1.3 Triliun. Ada beberapa hal yang menarik dan dapat kita kritisi mengenai besarnya alokasi dana istimewa dalam transisi 2 tahun tersebut. Melihat dari dokumen Bappeda DIY dapat disimpulkan bahwa danais banyak digelontorkan untuk proyek kebudayaan dengan persentase sebesar 55 %, disusul dengan alokasi terhadap tata ruang kota Yogyakarta sebesar 41 %, 3,7 % untuk alokasi pertahanan kota, dan 0,15 untuk kelembagan pemerintah daerah DIY.

Dari lingkaran persentase tersebut, dapat kita kritisi dan pahami, bahwa pemerintah DIY mengucurkan dana besar yakni 700 miliar lebih untuk proyek kebudayaan. Lantas, apakah masyarakat menikmati akan proyek kebudayaan hasil dari alokasi dana istimewa. Di satu sisi demografis penduduk Yogyakarta adalah masyarakat Urban. Hingga sekarang dana istimewa DIY belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat Yogyakarta dan juga belum efisien untuk meningkatkan kesejahteraan warga Yogya.

Penulis mengambil contoh kecil dari beberapa program kebudayaan di Yogyakarta, Sekaten misalnya. Dengan adanya kegiatan ini hanya berdampak kecil untuk meningkatnya perekonomian masyarakat, disisi lain masyarakat asli Yogya sudah tidak heran lagi dengan kegiatan seremonial tersebut. Hal ini juga berbenturan dengan banyaknya warga Urban yang tinggal di Yogyakarta.

Melihat Pembangunan Kota Yogyakarta

Setelah melihat arah alokasi danais yang tidak berpihak kepada masyarakat Yogyakarta dan kaum proletar. Kota Yogyakarta semakin sesak dan asat akan pembangunan yang besar. Dilansir media swasta, terhitung puluhan hotel memadati jantung kota Yogyakarta, dan 106 hotel sedang dalam tahap pembangunan serta tahap izin. Angka yang cukup pesat dan signifikan, ditambah lagi dengan 9 mall besar yang telah berdiri dibeberapa sudut kota Yogyakarta.

Sifat anti lingkungan dari pembangunan menimbulkan masalah lingkungan bagi rakyat di dunia ketiga (Fakih M 2010, 93). Pembangunan dalam diskursus kota Yogyakarta dewasa ini telah terjebak dalam selimut neoliberalisme. Arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah DIY tidak lain adalah produk keluaran dari neoliberalisme yang dalam kacamata ekonomi pilitik hanya mengacu pada satu target yakni Capitalism Oriented. Neoliberalisme Dalam diskursus pembangunan di kota Yogyakrta juga dapat kita kaitkan dengan rancangan jangka panjang kota Yogyakarta yang akan dijadikan pasar pariwisata dan budaya. Hal ini tentunya mengacu dan menguntungkan para kaum borjuis kapitalime untuk menanam modal jika harga komoditas suatu barang tinggi dan menguntungkan (Mansour 2003. 5). Hal tersebut juga dapat menjadi alasan mengapa pembangunan hotel dan pasar modern (Mall) kian banyak memadati jantung kota Yogyakarta.

Dari adanya perputaran pembangunan diatas, pada akhirnya kekayaan dan keuntungan akan jatuh ditangan pemilik modal. Maka dari pada itu, konsep dan sistem neoliberalisme tidak sesuai untuk Negara berkembang seperti Indonesia terlebih dalam diskursus kota Yogyakarta. Sebagian besar pembangunan di kota Yogyakarta tidak mengantarkan pada pertumbuhan ekonomi, bahkan dengan adanya pembangunan yang ada hanyalah menjadi awal mula masalah di tataran kelas sosial masyarakat kelas bawah atau proletar (Grabel 2004, 13,14,15).

Pendidikan dan Gerakan Terorganisir dalam Melawan Pembangunan di DIY

Industrialisasi melahirkan kesadaran berorganisasi diberbagai kehidupan yang

kemudian tumbuh menjadi kesadaran meraih dan melindungi hak dan  kewajiban lewat individu maupun kelompok, hal ini sekaligus pula memunculkan beragam bentuk gerakan politik guna menuntut hak dan kewajiban, baik secara ekonomis maupun politis ( Nugroho 2014, 71). Aktivisme gerakan masyarakat sipil maupun mahasiswa sangat dibutuhkan untuk membongkar dan melawan rezim kapitalisme ditengah padatnya mitos pembangunan di kota Yogyakarta. Gerakan mahasiswa dan gerakan sosial lainya sebagai mewakili suatu generasi baru dengan kebutuhan yang lebih tinggi ( Maslow 1962) dalam Mansour 2010, 39).

Gerakan massif dan terorganisir diharapkan mampu menjadi transformasi kaum proletar untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah. Gerakan-gerakan sosial ini juga tidak lepas dari para kaum intelektual yang dapat menekan perhatian kepada peran manusia sebagai agen kesadaran kritis dan pendidikan (Mansour 2010, 41). Zaman telah berubah dan perjuangan masyarakat sipil juga perlu berubah, ketika rezim kapitalisme dan neoliberalisme Berjaya, gerakan mahasiswa, cendekiawan, maupun LSM yang tumbuh saat itu umumnya lahir untuk merespon model kapitalisme Negara “state led development” dengan penguatan masyarakat sipil melalui transformasi sosial (Mansour 2003, 133,134) Dengan adanya kekuatan masyarakat sipil yang terorganisir, diharapkan menjadi basis grasroot, dalam aktivisme melawan pembanguna kota Yogyakarta

IMM Sebagai Gerakan Sosial Profetik

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah organisasi otonom persyarikatan Muhammadiyah, IMM adalah wadah bagi para kader muda Muhammadiyah ditataran mahasiswa dan dalam kancah Universitas. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau yang akrab disapa IMM mempunyai tiga kompetensi dasar dalam ranah geraknya. Pertama, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mempunyai pengetahuan keagamaan ssebagai basis dan landasan kepribadian. Kedua, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mempunyai ciri khas dan tolak ukur keilmuan, untuk dapat membaca dan mengkaji realitas sosial yang terjadi. Ketiga, kader Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah dapat mengambil langkah taktis dalam ranah kemahasiswaan maupun di tataran masyarakat dan kota. Dengan ketiga kompetensi dasar diatas. Diharapkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga dapat menjadi gerakan sosial profetik.

Profetik berasal dari prophet yang berarti nabi. Kata profetik juga menjadi ikon dalam perjuangan pembebasan (Sani 2011, 40). Istilah profetik sendiri dilekatkan kepada mereka yang sadar dan kritis akan realita sosial, dan juga mengindakan unsur-unsurnya dengan melakukan humanisasi, liberasi dan dijiwai dengan transendensi. Ilmu profetik sendiri dalam diskursus pewarisnya Kuntowijoyo tidak lain adalah tafsir dari surat Ali Imran Ayat 110 “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada tuhan”. Pesan yang terkandung dari ayat diatas memberikan semangat etika profetik sebagai sarana transformasi sosial. Sebagaimana keterlibatan manusia dalam sejarah untuk merubah sejarah yang menindas menjadi berkeadilan tanpa penindasan ( Sani 2011, 43,44). Dalam hal ini IMM dapat dikatakan sebagai gerakan dan kelompok terorganisir seperti apa yang penulis paparkan diatas, untuk melakukan pendidikan politik, dan melakukan pengawalan atas pembangunan yang tidak memihak kepada rakyat jelata ataupun proletar.

Secara sosiologis gerakan profetik dalam membangun gerakan aktivisme terorganisir untuk mengupayakan perlawanan terhadap pembangunan dunia ketiga terbagi menjadi tiga macam. Pertama, merupakan respon terhadap realitas makro yang menyebabkan dehumanisasi. Kedua, respon diri (Internal) IMM yang membutuhkan paradigma gerakan dalam menyikapi realitas sosial. Ketiga, respon terhadap amal usaha Muhammadiyah yang terjebak dalam ritualitas, birokratis serta pragmatisme (Sani 2011, 44). Dengan berdasarkan tiga macam gerakan profetik diatas, IMM mampu membaca realitas makro maupun kondisi sosial yang ada, dan dapat merubahnya dan melakukan transformasi sosial untuk menciptakan tatanan struktur sosial yang adil dan rezim politik yang mensejahterakan. Ilmu sosial profetik (Gerakan sosial profetik) secara teoritis mempunyai tiga pilar dalam ranah geraknya serta dalam kaidah etika profetik yaitu; Humanisasi, liberasi, dan transendensi.

Humanisasi, Intelektual profetik (Gerakan sosial profeik) mempunyai kewajiban atas tafsir dan makna dari surat Ali Imran ayat 110, yaitu menganjurkan kepada kebaikan dan menegakan kebenaran. Dalam diskursus demokrasi dalam pemerintahan Indonesia (Kota Yogyakarta) kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah wajib melakukan oposisi kepada sistem politik, untuk meluruskan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil ditengah padatnya mitos pembangunan yang hanya berpihak bagi segelintir para pemodal.

Liberasi, mempunyai makna melarang atau mencegah segala tindakan dan perbuatan kejahatan. Membebaskan manusia yang termajinalkan oleh kebijakan yang menindas, membebaskan manusia dari kemiskinan, kekerasan, dominasi dan eksploitasi. Maka dari itu Ikatan Mahaiswa Muhammadiyah dikatakan juga sebagai gerakan sosial yang dapat memihak kepada rakyat-rakyat kecil dari para kelas elit dan kebijakan berbau kapitalisme dan neoliberalisme.

Transendensi, transendensi adalah gagasan yang merupakan jiwa dalam proses humanisasi dan liberasi. Proses memanusiakan manusia dan melakukan proses pembebasan merupakan sarana untuk kembali kepada sang pencipta, tuhan. (Sani 2011, 51).

Paradoks pembangunan di dunia ketiga memang sangat rumit dan pragmatis, hal itu juga karena kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik yang ada pada era nya. Dewasa ini kota Yogyakarta semakin sesak karena pembangunan fisik, disisi lain kebijakan rancangan pembangunan jangka menengah kota Yogyakatra adalah menjadikan DIY sebagai pusat pasar pariwisata, budaya dan kota pendidikan. Lantas dengan adanya realita dan masalah yang ada saat ini, rakyat Yogyakarta menerima imbas dari produk kebijakan neoliberalisme, seperti jalan raya yang sesak dan macet, tata ruang yang semrawut, sumber daya alam yang terkuras. Lalu kepada siapakah rakyat jelata dan kaum proletar berpihak ? sebuah pertanyaan yang miris dan sinis. Yang dapat dijawab dengan para penerus bangsa serta masyarakat sipil dan terorganisir yang kiat melakukan aktivisme dan perlawanan pada mitos pembangunan.

Daftar Pustaka

Garin, Dyna.2014. Krisis dan Paradoks Film Indonesia 1900-2012: SET & Rumah Sinema.

Sani,  Abdul.2011.  Manifesto  Gerakan  Intelektual  Profetik.Yogyakarta:  Samudera

Biru.

Fakih,   Mansour.2010.Masyarakat    Sipil    Untuk   Transformasi    Sosial.    Yogyakarta;

INSISTPress.

Fakih, Mansour.2003. Bebas Dari Neolberalisme. Yogyakarta;INISISTPress.

Grabel, Chang.2008.Membongkar Mitos Neolib. Upaya merebut Kembali MAkna Pembangunan. Yogyakarta;INSISTPress.

*essay ini diikutkan kompetisi pada gelaran Milad IMM tahun 2015

·